STOP PRESS!

 

LAGI, PEMBERANGUSAN BUKU OLEH KEJAKSAAN

 

  • Buku Penerbit Galangpress Tenggelamnya Rumpun Melanesia; Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat disita Kejaksaan Negeri Jayapura, Kamis (13/12).
  • Dasarnya Surat Keputusan Jaksa Agung Kep-123/A/JA/11/2007 tentang larangan beredarnya cetakan buku berjudul Tenggelamnya Rumpun Melanesia; Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat.
  • Juga didasarkan instruksi dari Jaksa Agung INS-004/1/JA/11/2007 kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia untuk melakukan penyitaan terhadap buku karya Sendius Wonda tersebut dan melakukan operasi intelejen untuk tindakan pensitaan terhadap barang cetakan tersebut, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang tidak mentaati larangan beredarnya buku itu.

 

Negara kembali menggunakan tangan besinya untuk membungkam kebebasan berpikir warganya. Kamis (13/12) kemarin, Kejaksaan Negeri Jayapura menyita buku Tenggelamnya Rumpun Melanesia terbitan Penerbit Deiyai bekerjasama dengan Penerbit Galangpress dari Toko Buku Gramedia Jayapura. Dalam rencana, kejaksaan akan menyita pula buku yang sama di seluruh Indonesia.

Hari ini, media massa di Papua ramai-ramai menurunkan kasus ini di laporan utama mereka. Headline Cendrawasih Pos (15/12) contohnya, mengangkat judul Dinilai Diskreditkan  Pemerintah, Buku Tenggelamnya Ketertiban Rumpun Melanesia Disita. Dalam artikel tersebut, dikutip pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Sri Agung Putra, SH, MH, “Soal berapa lama buku itu sudah beredar, kami kurang tahu persis. Tapi yang pasti buku itu sudah ada yang dibeli oleh masyarakat, kami hanya berhasil mengamankan 60 eksemplar saja.“

Oleh Sri Agung, buku setebal 247 halaman yang ditulis oleh Sendius Wonda, SH, Msi dan diberi kata pengantar oleh Socratez Sofyan Yoman (Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua), dinilai mendiskreditkan pemerintah dan berbau memecah belah persatuan. Ia menunjuk isi, di antaranya,  yang menyatakan bahwa virus HIV/AIDS yang berkembang di Papua sengaja disebarkan secara terorganisir oleh pemerintah dengan mendatangkan perempuan pelacur dari Jawa untuk memusnahkan Papua. Atas kasus ini, di pemberitaan yang sama, pihak Kejari Jayapura belum memanggil pihak penerbit dan penulisnya.

 

Melanggar Kebebasan Berekspresi

Menanggapi gegeran ini, peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Jakarta, Muridan S. Widjojo, kepada wartawan menyatakan bahwa pelarangan ini melanggar kebebasan berekspresi. “Setiap warga negara itu berhak mengeluarkan pendapatnya, buah pikirannya, cara dia memandang persoalan di propinsinya, maupun di tingkat nasional. Saya kira ini harus dilindungi. Ini prinsip dasar yang tercantum dalam undang-undang dasar,“ katanya.

Muridan menilai, dari isinya, buku ini merupakan khas cara berpikir aktivis Papua di kelompok tertentu yang ditandai satu hal, yakni culture of terror. “Dulu saja banyak aktivis Indonesia yang cara melihat Soeharto juga seperti itu. Saya kira cara berpikir ini harus dihargai. Kalau memang tidak setuju, kita bisa counter, bikin buku baru. Ini harus diapresiasi, karena di masyarakat Papua telah berkembang pesat tradisi untuk menulis. Ini yang harus dihargai oleh Pemerintah Indonesia,“ tegasnya.

Muridan juga mengkritik pemerintah, bahwa penyitaan ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945, melanggar kebebasan berekspresi.

Karena itu, dengan ini, Penerbit Galangpress menyatakan sikap menolak cara-cara represif negara seperti ini. Reformasi mestinya mengubah perilaku bar-bar ala Orde Baru menjadi perilaku yang beradab, yang mengedepankan dialog.

 

Yogyakarta, 15 Desember 2007

5 hari setelah peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional

 

 

AA Kunto A

Pemimpin Redaksi